SMAP dan PANCEK: Persyaratan Pengajuan SBU Konstruksi

Salah satu persyaratan yang sering menimbulkan pertanyaan adalah penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).

Sebagian perusahaan menganggap bahwa untuk mendapatkan SBU, setiap kontraktor dan konsultan wajib memiliki sertifikat ISO 37001.

Sebagian lainnya beranggapan bahwa seluruh perusahaan harus mengisi aplikasi PANCEK KPK.

Kedua anggapan tersebut perlu diluruskan.

Berdasarkan Kepdirjen Bina Konstruksi Nomor 281/KPTS/DK/2026, pemenuhan kriteria SMAP dapat dibuktikan melalui beberapa bentuk dokumen sesuai ketentuan, tidak terbatas pada sertifikat ISO 37001.

Perusahaan dapat menggunakan sertifikat penerapan SMAP yang memenuhi persyaratan, lembar konfirmasi PANCEK KPK yang telah dinyatakan sesuai, atau surat komitmen penerapan SMAP khusus untuk pengajuan SBU pertama kali.

Terdapat pula jalur khusus bagi badan usaha kualifikasi Kecil melalui pelatihan atau bimbingan teknis manajemen antisuap dengan persyaratan tertentu.

Namun, masing-masing bentuk pemenuhan mempunyai syarat berbeda.

Artikel ini menjelaskan perbedaan SMAP, PANCEK, sertifikat ISO 37001, surat komitmen, masa pemenuhan berdasarkan kualifikasi, serta hal-hal yang harus diperhatikan ketika mengajukan atau memperpanjang SBU Konstruksi.

Apa Itu SMAP dalam Persyaratan SBU Konstruksi?

SMAP adalah singkatan dari Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

SMAP merupakan sistem pengelolaan yang bertujuan membantu organisasi mencegah, mendeteksi, dan menangani risiko penyuapan dalam kegiatan usahanya.

Dalam lingkungan perusahaan jasa konstruksi, risiko tersebut dapat muncul pada berbagai proses, seperti:

• Pemilihan rekanan dan pemasok.
• Pengadaan barang dan jasa.
• Penawaran pekerjaan.
• Pengelolaan subkontraktor.
• Persetujuan pembayaran.
• Penerimaan hadiah atau fasilitas.
• Hubungan dengan pihak yang mempunyai kewenangan.
• Benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan.

Penerapan SMAP mencakup kebijakan, pembagian tanggung jawab, identifikasi risiko, pengendalian, evaluasi, dan tindak lanjut atas potensi penyuapan.

Dalam sertifikasi BUJK, penerapan SMAP merupakan salah satu kriteria kemampuan atau kelayakan badan usaha.

Dasar pengaturannya antara lain terdapat dalam Permen PU Nomor 6 Tahun 2025 dan Kepdirjen 281/KPTS/DK/2026.

Apakah SMAP Wajib untuk Pengajuan SBU?

Ya, penerapan SMAP merupakan salah satu kriteria dalam sertifikasi badan usaha jasa konstruksi.

Namun, pertanyaan tersebut harus dibedakan dari kewajiban memiliki sertifikat ISO 37001.

Kepdirjen 281/2026 mengatur beberapa bentuk pembuktian pemenuhan kriteria SMAP.

Untuk jenis usaha yang tercakup dalam standar skema, perusahaan tidak selalu harus menggunakan jalur sertifikasi ISO.

Pemenuhan dapat dilakukan melalui bentuk yang diakui dalam ketentuan.

Kepdirjen 281/2026 secara khusus mengatur SMAP pada:

• Bagian 3.1.5 untuk jasa konsultansi konstruksi.
• Bagian 3.2.5 untuk pekerjaan konstruksi.
• Bagian 3.3.5 untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi.
• Bagian 5.1.6 mengenai dokumen pembuktian penerapan SMAP.

Perusahaan perlu memperhatikan jenis usaha, kualifikasi, riwayat SBU, dan status pemenuhan komitmennya sebelum memilih bentuk dokumen.

Apakah Semua Perusahaan Wajib Memiliki Sertifikat ISO 37001 untuk SBU?

Tidak.

Kepdirjen 281/2026 menyediakan bentuk pembuktian selain sertifikat penerapan SMAP dari lembaga penilaian kesesuaian.

Bentuk yang disebutkan antara lain:

1. Sertifikat penerapan SMAP.
2. Lembar konfirmasi PANCEK KPK.
3. Surat pernyataan komitmen memenuhi kelengkapan dokumen penerapan SMAP untuk pengajuan SBU pertama kali.

Selain itu, terdapat ketentuan alternatif melalui pelatihan dan/atau bimbingan teknis manajemen antisuap bagi BUJK kualifikasi Kecil.

Karena itu, tidak benar jika seluruh perusahaan yang belum mempunyai sertifikat ISO 37001 otomatis tidak dapat mengajukan SBU.

Namun, tidak benar pula jika perusahaan yang tidak mempunyai ISO 37001 boleh mengabaikan penerapan sistem antisuap sama sekali.

Perusahaan tetap harus menggunakan bentuk pemenuhan yang diperbolehkan dan menjaga kesesuaiannya.

Apa Itu PANCEK KPK?

PANCEK adalah singkatan dari Panduan Cegah Korupsi.

PANCEK dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membantu dunia usaha membangun dan menilai upaya pencegahan korupsi serta pengendalian internal.

PANCEK bukan sertifikat ISO 37001.

Dalam konteks SBU Konstruksi, dokumen yang menjadi bukti pemenuhan adalah lembar konfirmasi pengisian PANCEK yang diperoleh setelah perusahaan melengkapi persyaratan dan dinyatakan sesuai pada aplikasi KPK.

KPK menjelaskan bahwa PANCEK merupakan alat bantu yang dapat digunakan untuk meningkatkan sistem pengendalian antikorupsi di dunia usaha.

Penggunaannya tidak boleh dipahami sekadar sebagai aktivitas mengisi jawaban secara administratif.

Perusahaan harus mempunyai langkah pencegahan yang benar-benar diterapkan.

Apakah PANCEK Bisa Menjadi Alternatif Sertifikat ISO 37001 untuk SBU?

Ya, lembar konfirmasi PANCEK yang memenuhi ketentuan merupakan salah satu alternatif dokumen pembuktian SMAP dalam Kepdirjen 281/2026.

Namun, kata alternatif harus digunakan secara tepat.

PANCEK dapat menjadi alternatif bukti pemenuhan kriteria penerapan SMAP dalam sertifikasi SBU, bukan berarti hasil PANCEK secara hukum merupakan sertifikat ISO 37001.

Sertifikat ISO 37001 diterbitkan melalui proses sertifikasi sistem manajemen oleh lembaga yang memenuhi persyaratan.

Sementara itu, lembar konfirmasi PANCEK diterbitkan melalui mekanisme PANCEK KPK setelah persyaratan pengisiannya terpenuhi dan dinyatakan sesuai.

Keduanya berbeda dari sisi proses, lembaga penerbit, dan jenis dokumen.

Perusahaan tidak boleh menggunakan istilah "sertifikat ISO dari PANCEK".

Apa Perbedaan SMAP, ISO 37001, dan PANCEK?

Ketiganya saling berkaitan tetapi tidak identik.

Dengan memahami perbedaannya, perusahaan dapat memilih bentuk pemenuhan yang sesuai tanpa mencampurkan dokumen yang berbeda.

Apa Dasar Hukum SMAP dan PANCEK untuk SBU?

Beberapa sumber utama yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

1. Permen PU Nomor 6 Tahun 2025

Peraturan ini mengatur standar kegiatan usaha sektor pekerjaan umum, termasuk persyaratan sertifikasi badan usaha jasa konstruksi.

SMAP menjadi salah satu aspek yang dinilai dalam pemenuhan standar BUJK.

2. Kepdirjen Bina Konstruksi Nomor 281/KPTS/DK/2026

Keputusan ini menetapkan standar skema sertifikasi BUJK.

Bagian 3.1.5, 3.2.5, dan 3.3.5 menjelaskan kriteria SMAP untuk masing-masing jenis usaha.

Bagian 5.1.6 menjelaskan bentuk dokumen pembuktian, jangka waktu komitmen, pemutakhiran PANCEK, dan alternatif pelatihan bagi kualifikasi Kecil.

3. Panduan dan Layanan PANCEK KPK

Digunakan sebagai sumber untuk memahami pengisian, penilaian kesesuaian, dan penerbitan lembar konfirmasi.

4. SNI ISO 37001 dan Ketentuan Transisi

Digunakan untuk memahami jalur sertifikasi sistem manajemen anti penyuapan, termasuk perubahan edisi standar pada tahun 2025.

Perusahaan perlu menggunakan sumber terbaru sesuai jenis permohonan serta bentuk pemenuhan yang dipilih.

Dokumen Apa yang Dapat Digunakan untuk Pemenuhan SMAP?

Kepdirjen 281/2026 mengatur beberapa bentuk dokumen.

A. Sertifikat Penerapan SMAP

Perusahaan dapat menggunakan sertifikat penerapan sistem manajemen anti penyuapan yang diterbitkan lembaga penilaian kesesuaian yang telah diakreditasi atau diakui sesuai ketentuan.

Standar skema juga mengatur bahwa sertifikat penerapan SMAP dari lembaga sertifikasi dilengkapi bukti hasil audit.

Perusahaan harus memastikan sertifikat, ruang lingkup, masa berlaku, edisi standar, dan status lembaga penerbitnya memenuhi persyaratan.

B. Lembar Konfirmasi PANCEK KPK

Perusahaan dapat menggunakan lembar konfirmasi pengisian PANCEK yang diperoleh setelah melengkapi persyaratan serta dinyatakan sesuai.

Kepdirjen 281/2026 menyatakan bahwa lembar konfirmasi tersebut hanya dapat diperoleh apabila dokumen penerapan SMAP telah diterapkan oleh BUJK.

C. Surat Pernyataan Komitmen SMAP

Surat pernyataan komitmen dapat digunakan untuk pengajuan SBU pertama kali sesuai standar skema.

Namun, terdapat jangka waktu pemenuhan yang ditentukan berdasarkan kualifikasi perusahaan.

Jalur ini tidak boleh dianggap sebagai pembebasan permanen dari penerapan SMAP.

D. Sertifikat Pelatihan atau Bimbingan Teknis bagi BUJK Kecil

Kepdirjen 281/2026 memberikan ketentuan khusus bagi BUJK Kecil untuk pemenuhan kelengkapan persyaratan penerapan SMAP.

Bentuknya adalah keikutsertaan salah satu tenaga kerja tetap dalam pelatihan dan/atau bimbingan teknis manajemen anti penyuapan yang memenuhi persyaratan penerbit dan pencatatan.

Ketentuan jalur ini dijelaskan secara khusus pada bagian berikut.

Apakah Perusahaan Baru Bisa Mengajukan SBU dengan Surat Komitmen SMAP?

Bisa dalam kondisi yang ditetapkan.

Kepdirjen 281/2026 mengatur surat pernyataan komitmen memenuhi kelengkapan persyaratan dokumen penerapan SMAP untuk pengajuan SBU pertama kali.

Perusahaan yang menggunakan jalur tersebut tetap mempunyai kewajiban untuk memenuhi kelengkapan penerapan SMAP sesuai jangka waktu yang diberikan.

Karena itu, surat komitmen tidak boleh dipahami sebagai dokumen yang dapat digunakan terus-menerus tanpa tindak lanjut.

Perusahaan juga tidak boleh otomatis menggunakan surat komitmen baru apabila sebelumnya sudah pernah mendapatkan SBU.

Riwayat pengajuan dan pemenuhan komitmen harus diperiksa.

Berapa Lama Batas Waktu Pemenuhan Komitmen SMAP?

Kepdirjen 281/2026 menetapkan batas waktu pemenuhan untuk BUJK yang pertama kali mengajukan SBU.

Batas waktu dihitung sejak SBU pertama kali terbit.

Ketentuan tersebut berlaku menurut pengaturan jenis usaha yang relevan.

Pekerjaan konstruksi terintegrasi berkualifikasi Besar mempunyai batas waktu satu tahun.

Perusahaan tidak boleh menghitung ulang masa komitmen dari tanggal pengajuan perubahan data atau kenaikan kualifikasi tanpa dasar yang berlaku.

Apakah K1, K2, dan K3 Mendapat Masa Komitmen SMAP yang Berbeda?

K1, K2, dan K3 merupakan subkualifikasi Kecil pada usaha pekerjaan konstruksi.

Dalam ketentuan SMAP yang dibahas, jangka waktu komitmen ditentukan berdasarkan kelompok kualifikasi Kecil, Menengah, dan Besar.

Karena itu, perusahaan pekerjaan konstruksi K1, K2, dan K3 berada pada kelompok Kecil untuk ketentuan batas komitmen yang bersangkutan.

Namun, jangan menyamakan seluruh persyaratan tenaga kerja, keuangan, dan penjualan tahunan K1–K3 hanya karena kelompok komitmen SMAP-nya sama.

Persyaratan lain tetap mengikuti subkualifikasi masing-masing.

Apakah Masa Komitmen SMAP Dimulai Lagi Saat SBU Diperpanjang?

Tidak boleh diasumsikan demikian.

Kepdirjen 281/2026, Bagian 6.1, mengatur bahwa penilaian komitmen pemenuhan SMAP pada perpanjangan memperhatikan permohonan SBU sebelumnya.

Jika masa komitmen telah berakhir, BUJK wajib memenuhi persyaratan sesuai kriteria yang berlaku.

Karena itu, masa komitmen bukan fasilitas yang otomatis berulang setiap perpanjangan SBU.

Sebagai contoh, perusahaan yang menggunakan komitmen saat pertama memperoleh SBU harus memantau tanggal penerbitan pertama dan batas pemenuhan yang berlaku.

Pada saat perpanjangan, perusahaan tidak boleh sekadar menerbitkan surat komitmen baru lalu menganggap kewajiban sebelumnya hilang.

Apakah Masa Komitmen Berubah Saat Perusahaan Naik Kualifikasi?

Perubahan kualifikasi memerlukan pemeriksaan riwayat komitmen sebelumnya.

Kepdirjen 281/2026, Bagian 6.2, menyatakan penilaian komitmen pemenuhan persyaratan SMAP memperhatikan permohonan SBU sebelumnya.

Apabila masa komitmen telah habis, perusahaan wajib memenuhi persyaratan sesuai kriteria.

Karena itu, perusahaan yang naik dari Kecil menjadi Menengah tidak boleh langsung menganggap masa komitmen baru otomatis dimulai selama dua tahun dari tanggal kenaikan.

Status aktual harus diperiksa berdasarkan penerbitan SBU pertama, bentuk komitmen terdahulu, kualifikasi, dan ketentuan yang berlaku.

Apakah Perusahaan Kecil Bisa Menggunakan Sertifikat Pelatihan Antisuap?

Kepdirjen 281/2026 memberikan jalur khusus bagi BUJK kualifikasi Kecil.

Dalam Bagian 5.1.6, pemenuhan kelengkapan persyaratan penerapan SMAP bagi BUJK Kecil dapat dilakukan melalui keikutsertaan dalam pelatihan dan/atau bimbingan teknis manajemen anti penyuapan.

Ketentuan tersebut mempunyai persyaratan:

1. Pelatihan atau bimbingan teknis berkaitan dengan manajemen anti penyuapan.
2. Sertifikat diterbitkan oleh lembaga pusat edukasi anti korupsi sebagaimana diatur.
3. Sertifikat dimiliki salah satu tenaga kerja tetap BUJK yang termasuk PJBU, PJTBU, atau PJKBU.
4. Sertifikat dicatatkan dalam SIJK terintegrasi.

Jika tenaga kerja tetap pemegang sertifikat pelatihan tersebut berhalangan tetap, standar skema mengatur penggantian dengan tenaga kerja tetap lain yang mempunyai sertifikat pelatihan SMAP.

Jalur tersebut bukan sertifikat ISO 37001 dan tidak boleh diperluas otomatis kepada Menengah atau Besar.

Apakah Semua Sertifikat Pelatihan Antisuap Bisa Dipakai untuk SBU?

Tidak boleh disimpulkan demikian.

Keikutsertaan dalam pelatihan umum tentang integritas perusahaan tidak otomatis memenuhi ketentuan khusus pada Kepdirjen 281/2026.

Perusahaan harus memeriksa pihak penerbit sertifikat, materi yang dipersyaratkan, identitas tenaga kerja tetap, dan mekanisme pencatatan.

Misalnya, sertifikat webinar singkat dari penyelenggara yang tidak memenuhi ketentuan tidak boleh langsung diklaim sebagai dokumen pemenuhan SMAP untuk SBU.

Gunakan dokumen yang memenuhi persyaratan resmi.

Bagaimana Cara Mendapatkan Lembar Konfirmasi PANCEK?

PANCEK merupakan layanan yang dikembangkan oleh KPK.

Perusahaan yang ingin menggunakan lembar konfirmasi PANCEK sebagai bukti pemenuhan SBU perlu melakukan proses pengisian dan pemenuhan persyaratan sesuai aplikasi resmi.

Secara umum, persiapan yang perlu dilakukan meliputi:

1. Menentukan Penanggung Jawab Internal

Perusahaan menetapkan pihak yang memahami tata kelola, administrasi, serta pengendalian anti penyuapan.

2. Memeriksa Identitas Badan Usaha

Pastikan identitas perusahaan sesuai dokumen legalitas yang berlaku.

3. Menyiapkan Dokumen Penerapan SMAP

Perusahaan menyiapkan dokumen dan bukti pelaksanaan pengendalian antisuap.

4. Memahami Indikator PANCEK

Pelajari indikator yang tersedia dalam aplikasi resmi.

5. Melakukan Pengisian Berdasarkan Kondisi Nyata

Jawaban harus sesuai pengendalian yang telah diterapkan, bukan dibuat sekadar agar memenuhi hasil penilaian.

6. Melengkapi Persyaratan

Perusahaan menindaklanjuti indikator dan bukti yang belum sesuai.

7. Memperoleh Hasil yang Dinyatakan Sesuai

Lembar konfirmasi hanya dapat diperoleh setelah ketentuan aplikasi terpenuhi.

8. Menyimpan Bukti

Simpan lembar konfirmasi serta dokumen pendukung secara aman.

9. Menggunakan Dokumen dalam Pengajuan SBU

Unggah dokumen yang sesuai melalui mekanisme SIJK terintegrasi yang berlaku.

10. Menjaga Pemutakhiran

Lakukan pemutakhiran data PANCEK berdasarkan ketentuan berkala.

Catatan: Ini merupakan tahapan persiapan konseptual, bukan petunjuk tombol atau menu aktual. Alur aplikasi serta syarat indikator harus diperiksa langsung pada sistem resmi KPK.

Berapa Jumlah Pertanyaan dan Nilai Minimum PANCEK?

Perusahaan harus memeriksa persyaratan pada aplikasi PANCEK dan panduan KPK yang berlaku.

Sejumlah panduan terdahulu menyebut jumlah indikator dan ambang pengisian yang berbeda.

Karena itu, artikel ini tidak menetapkan satu angka tetap sebagai persyaratan terbaru tanpa verifikasi langsung.

Kepdirjen 281/2026 menggunakan rumusan bahwa lembar konfirmasi PANCEK diperoleh setelah persyaratan dilengkapi dan dinyatakan sesuai pada aplikasi PANCEK KPK.

Dengan demikian, status sesuai dalam mekanisme resmi merupakan hal yang harus diperhatikan.

Jangan menggunakan target persentase lama sebagai alasan mengisi jawaban yang tidak sesuai dengan kondisi perusahaan.

Apakah Mengisi PANCEK Harus Mempunyai Dokumen SMAP?

Kepdirjen 281/2026 menyatakan bahwa lembar konfirmasi PANCEK hanya dapat diperoleh apabila dokumen penerapan SMAP telah diterapkan oleh BUJK.

Hal tersebut berarti penggunaan PANCEK tidak boleh dimaknai sebagai pengganti seluruh kegiatan pengendalian antisuap di perusahaan.

Penerapan dapat berkaitan dengan kebijakan, proses identifikasi risiko, pengendalian, penanganan konflik kepentingan, serta evaluasi dan perbaikan.

Jenis dokumen yang diperlukan harus disesuaikan dengan ketentuan PANCEK dan standar yang berlaku.

Perusahaan sebaiknya menyusun dokumen yang benar-benar dapat dilaksanakan, bukan sekadar mengumpulkan template kosong.

Dokumen Apa yang Perlu Disiapkan untuk Penerapan SMAP?

Sebagai contoh persiapan internal, perusahaan dapat mengembangkan dokumen berikut.

Daftar tersebut merupakan contoh unsur pengendalian dalam sistem manajemen.

Bukan daftar universal dokumen wajib unggah PANCEK.

Persyaratan pengisian dan bukti harus tetap mengikuti aplikasi KPK serta regulasi yang berlaku.

Apakah PANCEK Dapat Diakses Gratis?

KPK menyampaikan bahwa PANCEK merupakan alat bantu pencegahan korupsi yang dapat diakses tanpa biaya.

Namun, perusahaan perlu membedakan penggunaan aplikasi resmi KPK dari jasa pendampingan komersial pihak ketiga.

Apabila perusahaan menggunakan jasa konsultan untuk membantu menyusun dokumen, menata administrasi, atau mempersiapkan implementasi SMAP, biaya jasa tersebut merupakan hal yang berbeda.

Biaya pendampingan tidak boleh dipresentasikan sebagai biaya wajib dari KPK jika tidak ada dasar resmi.

Perusahaan juga perlu berhati-hati terhadap pihak yang menjanjikan lembar konfirmasi tanpa pemenuhan persyaratan.

Apakah PANCEK Harus Diperbarui Setiap Tahun?

Kepdirjen 281/2026, Bagian 5.1.6 angka 5, mengatur bahwa BUJK wajib melakukan pemutakhiran data PANCEK tiga tahun sejak pertama kali lembar konfirmasi PANCEK terbit.

Karena itu, pemutakhiran PANCEK tidak boleh otomatis disamakan dengan tanggal perpanjangan SBU atau batas komitmen SMAP.

Perusahaan perlu mencatat dua tanggal berbeda:

Tanggal SBU pertama terbit

Digunakan untuk memantau masa komitmen SMAP jika perusahaan menggunakan surat komitmen saat pengajuan pertama.

Tanggal lembar konfirmasi PANCEK pertama terbit

Digunakan untuk memantau kewajiban pemutakhiran data PANCEK.

Jika perusahaan mengalami perubahan kondisi organisasi, dokumen dan pengendalian sebaiknya tetap dijaga agar sesuai, tanpa menunggu berakhirnya periode pemutakhiran.

Apakah Sertifikat ISO 37001:2016 Masih Berlaku pada Tahun 2026?

ISO telah menerbitkan ISO 37001:2025 sebagai edisi yang menggantikan ISO 37001:2016.

SNI ISO 37001:2025 juga telah ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional.

Dalam ketentuan transisi sertifikasi terakreditasi melalui IAF MD 30:2025, terdapat jadwal transisi menuju standar baru.

Tanggal pentingnya antara lain:

• Sertifikasi awal dan sertifikasi ulang menggunakan ISO 37001:2025 paling lambat mulai 31 Agustus 2026 sesuai ketentuan transisi.
• Transisi sertifikat yang masih menggunakan versi 2016 harus diselesaikan paling lambat 28 Februari 2027.

Namun, keberlakuan sertifikat individual tetap harus diperiksa berdasarkan status sertifikat, ruang lingkup, lembaga penerbit, akreditasi, dan ketentuan transisi yang relevan.

Jangan menyimpulkan bahwa seluruh sertifikat versi 2016 otomatis tidak berlaku sejak edisi 2025 diterbitkan.

Jangan pula mengabaikan tanggal berakhirnya masa transisi.

Apakah ISO 37001:2025 Wajib bagi Semua Perusahaan yang Mengurus SBU?

Tidak boleh disimpulkan bahwa semua perusahaan harus menjalani sertifikasi ISO 37001:2025 hanya karena standar tersebut telah diterbitkan.

Kepdirjen 281/2026 tetap mengatur beberapa bentuk pemenuhan kriteria penerapan SMAP dalam sertifikasi BUJK.

Namun, bagi perusahaan yang memilih jalur sertifikat penerapan SMAP melalui sertifikasi ISO 37001, edisi standar dan ketentuan transisi harus diperhatikan.

Perusahaan yang sudah memiliki sertifikat versi lama perlu berkoordinasi dengan lembaga sertifikasinya.

Sementara itu, perusahaan yang menggunakan PANCEK atau bentuk pemenuhan lain harus mengikuti ketentuan masing-masing, bukan otomatis mengikuti proses audit transisi sertifikat ISO.

Apakah PANCEK Sama dengan Audit ISO 37001?

Tidak.

PANCEK merupakan panduan dan mekanisme pencegahan korupsi yang dikembangkan KPK.

Sertifikasi ISO 37001 menggunakan standar sistem manajemen dan proses sertifikasi oleh lembaga penilaian kesesuaian.

Lembar konfirmasi PANCEK tidak boleh dinyatakan sebagai hasil audit sertifikasi ISO 37001.

Sebaliknya, perusahaan yang mempunyai sertifikat ISO 37001 tidak boleh otomatis dianggap sudah mempunyai lembar konfirmasi PANCEK jika belum menggunakan mekanisme tersebut.

Keduanya adalah bukti yang berbeda.

Apakah PANCEK Menjamin Perusahaan Tidak Melakukan Korupsi?

Tidak.

PANCEK merupakan alat bantu penguatan pengendalian antikorupsi, bukan keputusan bahwa seluruh kegiatan perusahaan telah bebas dari risiko atau tindakan korupsi.

Demikian pula, sertifikat ISO 37001 tidak boleh dinyatakan sebagai jaminan absolut bahwa penyuapan tidak mungkin terjadi.

Penerapan sistem manajemen bertujuan membantu mencegah, mendeteksi, menangani, dan memperbaiki risiko.

Efektivitasnya tetap bergantung pada pelaksanaan serta pemeliharaan pengendalian secara nyata.

Karena itu, bukti formal harus didukung praktik operasional yang konsisten.

Apakah SMAP Diperiksa Saat SBU Diperpanjang?

Ya, pemenuhan SMAP merupakan aspek yang harus diperhatikan dalam proses sertifikasi dan pemeliharaan SBU sesuai standar skema.

Kepdirjen 281/2026, Bagian 6.1, mengatur bahwa penilaian komitmen SMAP pada perpanjangan memperhatikan permohonan SBU sebelumnya.

Jika masa komitmen telah berakhir, BUJK wajib memenuhi persyaratan yang berlaku.

Dengan demikian, perusahaan yang akan memperpanjang SBU harus memeriksa status komitmen, bukti penerapan SMAP, dan kondisi dokumen yang digunakan sebelumnya.

Jangan menunggu permohonan perpanjangan untuk baru memeriksa apakah masa komitmen telah habis.

Apakah SMAP Diperiksa Saat Perubahan Data SBU?

Kepdirjen 281/2026, Bagian 6.3, mengatur bahwa perubahan data pemenuhan SMAP dapat diajukan setiap saat dengan dokumen pendukung.

Bagian tersebut juga mengatur bahwa apabila perubahan data pemenuhan SMAP belum didukung SIJK terintegrasi, LSBU melakukan pemeriksaan kelengkapan pemenuhan SMAP.

Karena itu, perusahaan tidak boleh menganggap perubahan dokumen SMAP hanya dapat dilakukan saat perpanjangan SBU.

Namun, mekanisme teknisnya tetap harus mengikuti layanan resmi dan dukungan sistem yang berlaku.

Apakah SMAP Diperiksa dalam Surveilans SBU?

Ya.

Kepdirjen 281/2026 mengatur surveilans untuk memeriksa konsistensi pemenuhan persyaratan sertifikasi.

Bagian 5.8 memuat ketentuan khusus mengenai surveilans pemenuhan komitmen penerapan SMAP untuk BUJK Menengah dan Besar.

Surveilans terhadap pemenuhan komitmen tersebut dilaksanakan paling lambat lima hari kerja setelah masa komitmen berakhir sesuai ketentuan.

Namun, jangan menganggap tenggat itu merupakan tambahan waktu bagi BUJK untuk menunda pemenuhan.

Tenggat tersebut berkaitan dengan pelaksanaan surveilans, sedangkan kewajiban pemenuhan komitmen tetap mengikuti batas yang telah ditetapkan.

Apa Risiko Jika Komitmen SMAP Tidak Dipenuhi?

Perusahaan berpotensi mengalami ketidaksesuaian persyaratan sertifikasi.

Namun, dampak yang timbul harus dinilai berdasarkan ketentuan surveilans serta mekanisme pemeriksaan dan sanksi resmi.

Kepdirjen 281/2026 mengatur kemungkinan tindakan seperti:

• Peringatan tertulis.
• Pembekuan sertifikasi.
• Pencabutan sertifikat.

Tindakan tersebut tidak boleh dinyatakan sebagai akibat otomatis yang terjadi langsung pada setiap keterlambatan tanpa pemeriksaan.

BUJK perlu memperhatikan surat atau notifikasi resmi serta menyelesaikan ketidaksesuaian sesuai prosedur.

Apakah PANCEK Wajib untuk Kontraktor dan Konsultan?

PANCEK merupakan salah satu jalur pembuktian yang diatur untuk jasa konsultansi konstruksi, pekerjaan konstruksi, dan pekerjaan konstruksi terintegrasi.

Namun, keberadaan pilihan lain berarti perusahaan tidak boleh menganggap semua BUJK wajib mempunyai lembar konfirmasi PANCEK terlepas dari bentuk pemenuhan lain.

Perusahaan kontraktor atau konsultan dapat memilih bentuk pemenuhan yang sesuai dengan kondisi serta standar yang berlaku.

Jika perusahaan memilih PANCEK, persyaratan pengisian dan penerapannya harus dipenuhi secara benar.

Bagaimana Cara Menentukan Bentuk Pemenuhan SMAP yang Tepat?

Perusahaan dapat memulai dengan pemeriksaan berikut.

1. Tentukan Jenis Usaha

Konsultansi, pekerjaan konstruksi, atau pekerjaan konstruksi terintegrasi.

2. Tentukan Kualifikasi

Kecil, Menengah, atau Besar sesuai jenis usaha.

3. Periksa Riwayat SBU

Apakah merupakan pengajuan pertama atau perusahaan sudah mempunyai SBU sebelumnya?

4. Periksa Status Komitmen

Apabila pernah menggunakan surat komitmen, periksa tanggal SBU pertama terbit dan batas pemenuhannya.

5. Periksa Sertifikat SMAP

Jika memiliki sertifikat ISO 37001, periksa penerbit, akreditasi, ruang lingkup, masa berlaku, dan edisi standar.

6. Periksa PANCEK

Jika menggunakan PANCEK, pastikan dokumen penerapan tersedia dan lembar konfirmasi telah dinyatakan sesuai.

7. Periksa Alternatif Pelatihan bagi Kecil

Jika memakai jalur pelatihan, pastikan memenuhi seluruh persyaratan khususnya.

8. Siapkan Dokumen

Gunakan bukti yang sah, relevan, dan terkini.

9. Gunakan Mekanisme Resmi

Ikuti proses sertifikasi melalui sistem yang berlaku.

10. Simpan dan Pantau Bukti

Kelola tanggal komitmen, pemutakhiran PANCEK, dan masa berlaku sertifikat.

Tahapan tersebut merupakan panduan pemeriksaan, bukan keputusan sertifikasi otomatis.

Contoh Kasus Pemenuhan SMAP untuk SBU

Kasus 1 — Kontraktor K1 Baru Pertama Kali Mengajukan SBU

PT A baru pertama kali mengajukan SBU K1.

Perusahaan belum mempunyai sertifikat ISO 37001 maupun lembar konfirmasi PANCEK.

PT A dapat memeriksa penggunaan surat pernyataan komitmen untuk pengajuan SBU pertama kali sesuai ketentuan.

Apabila menggunakan jalur tersebut, batas pemenuhan komitmen bagi BUJK Kecil adalah tiga tahun sejak SBU pertama terbit.

Kasus 2 — Kontraktor Menengah Menggunakan Surat Komitmen

PT B mengajukan SBU Menengah pertama kali.

PT B menggunakan surat komitmen penerapan SMAP sesuai standar.

Batas pemenuhan komitmen untuk Menengah adalah dua tahun sejak SBU pertama terbit.

Perusahaan perlu mempersiapkan bukti pemenuhan sebelum batas waktu berakhir.

Kasus 3 — Kontraktor Besar Belum Mempunyai ISO 37001

PT C mengajukan SBU Besar pertama kali dan menggunakan surat komitmen.

Batas pemenuhan komitmen untuk Besar adalah satu tahun sejak SBU pertama terbit.

PT C tidak boleh menganggap seluruh perusahaan Besar harus menggunakan sertifikasi ISO sebagai satu-satunya bentuk pembuktian apabila terdapat bentuk lain yang diakui.

Kasus 4 — Konsultan Kecil Menggunakan PANCEK

PT D merupakan perusahaan jasa konsultansi konstruksi Kecil.

Perusahaan telah menerapkan dokumen SMAP dan memperoleh lembar konfirmasi PANCEK yang dinyatakan sesuai.

Lembar tersebut dapat digunakan sebagai salah satu bentuk bukti pemenuhan sesuai standar skema.

Kasus 5 — BUJK Kecil Mengikuti Pelatihan Antisuap

PT E merupakan BUJK Kecil.

Salah satu tenaga kerja tetap yang memenuhi ketentuan mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis manajemen antisuap dari lembaga yang dipersyaratkan.

Perusahaan perlu memastikan sertifikat tersebut memenuhi ketentuan penerbit, identitas pemegang, dan pencatatan SIJK.

Kasus 6 — Perusahaan Mengisi PANCEK Tanpa Menerapkan Dokumen

PT F hanya mempersiapkan jawaban administratif tanpa menerapkan pengendalian yang relevan.

Kondisi tersebut tidak sejalan dengan prinsip bahwa lembar konfirmasi PANCEK diperoleh setelah persyaratan dan penerapan dokumen SMAP dipenuhi.

Perusahaan harus memperbaiki penerapan nyata.

Kasus 7 — Perusahaan Memperpanjang SBU setelah Masa Komitmen Berakhir

PT G sebelumnya memperoleh SBU pertama kali dengan surat komitmen.

Ketika mengajukan perpanjangan, masa komitmennya telah habis.

Perusahaan harus memenuhi persyaratan penerapan SMAP yang berlaku dan tidak menganggap cukup membuat komitmen baru secara otomatis.

Kasus 8 — Perusahaan Naik Kualifikasi

PT H sebelumnya merupakan kontraktor Kecil dan ingin naik menjadi Menengah.

Manajemen beranggapan masa komitmen baru otomatis dimulai dari tanggal kenaikan.

Hal tersebut tidak boleh diasumsikan karena penilaian komitmen memperhatikan pengajuan sebelumnya.

Kasus 9 — Lembar PANCEK Telah Terbit Tiga Tahun Lalu

PT I memperoleh lembar konfirmasi PANCEK dan sudah memasuki periode pemutakhiran.

Perusahaan perlu menindaklanjuti kewajiban pemutakhiran data sesuai Kepdirjen 281/2026.

Kasus 10 — Perusahaan Memiliki Sertifikat ISO 37001:2016

PT J mempunyai sertifikat SMAP versi 2016.

Perusahaan harus memeriksa masa berlaku, status lembaga sertifikasi, dan rencana transisi menuju ISO 37001:2025 berdasarkan ketentuan sertifikasi terakreditasi.

Tanggal transisi tidak boleh diabaikan hanya karena tanggal yang tercetak pada sertifikat masih lebih lama.

Kasus 11 — BUJK Kecil Kehilangan Tenaga Kerja Pemegang Sertifikat Pelatihan

PT K menggunakan jalur sertifikat pelatihan antisuap.

Tenaga kerja tetap yang memiliki sertifikat tersebut berhalangan tetap.

Perusahaan perlu memenuhi ketentuan penggantian tenaga kerja tetap lain yang mempunyai sertifikat pelatihan sesuai standar skema.

Kasus 12 — Perusahaan Sedang Menghadapi Surveilans SMAP

PT L telah melewati batas komitmen penerapan SMAP.

Perusahaan harus menyiapkan dokumen pemenuhan dan menindaklanjuti pemeriksaan surveilans sesuai ketentuan.

Tidak tepat menganggap masa komitmen otomatis diperpanjang hanya karena surveilans belum dilaksanakan.

Seluruh contoh bersifat ilustratif dan bukan keputusan sertifikasi terhadap badan usaha tertentu.

Kesalahan Umum Mengenai SMAP dan PANCEK

Kesalahan yang perlu dihindari antara lain:

1. Menganggap semua BUJK wajib mempunyai ISO 37001.
2. Menganggap PANCEK merupakan sertifikat ISO 37001.
3. Menganggap setiap perusahaan harus menggunakan PANCEK.
4. Menganggap surat komitmen berlaku selamanya.
5. Menganggap masa komitmen dimulai ulang saat SBU diperpanjang.
6. Mengabaikan riwayat komitmen saat naik kualifikasi.
7. Menganggap seluruh Kecil, Menengah, dan Besar mempunyai tenggat yang sama.
8. Mengabaikan kewajiban pemutakhiran PANCEK.
9. Mengisi PANCEK tanpa menerapkan dokumen SMAP.
10. Menggunakan angka indikator dari panduan lama tanpa verifikasi.
11. Menganggap sertifikat pelatihan antisuap biasa otomatis memenuhi jalur khusus Kecil.
12. Menganggap sertifikat pelatihan setara sertifikat ISO 37001.
13. Menggunakan sertifikat ISO dari lembaga tanpa memeriksa status dan ruang lingkupnya.
14. Mengabaikan transisi ISO 37001:2025.
15. Menganggap hasil PANCEK menjamin perusahaan bebas korupsi.
16. Menganggap surveilans memberikan tambahan waktu komitmen secara otomatis.
17. Menggunakan dokumen yang tidak sesuai kondisi sebenarnya.
18. Tidak menyimpan bukti pemenuhan dan tanggal penting.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apakah SMAP wajib untuk SBU Konstruksi?

Ya. Penerapan SMAP merupakan salah satu kriteria sertifikasi BUJK berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Apakah semua perusahaan wajib ISO 37001 untuk mengurus SBU?

Tidak. Standar skema mengakui beberapa bentuk pembuktian pemenuhan SMAP.

Apakah PANCEK bisa menggantikan ISO 37001 untuk SBU?

Lembar konfirmasi PANCEK yang memenuhi ketentuan dapat menjadi alternatif bukti pemenuhan SMAP untuk SBU. Namun, PANCEK bukan sertifikat ISO 37001.

Apakah PANCEK diterbitkan KPK?

PANCEK merupakan panduan dan aplikasi yang dikembangkan KPK. Dokumen yang digunakan dalam konteks SBU adalah lembar konfirmasi pengisian yang memenuhi persyaratan.

Apakah cukup mendaftar PANCEK untuk mengurus SBU?

Tidak. Lembar konfirmasi harus diperoleh setelah persyaratan dilengkapi dan dinyatakan sesuai.

Apakah PANCEK harus disertai penerapan SMAP?

Kepdirjen 281/2026 menegaskan bahwa lembar konfirmasi PANCEK diperoleh apabila dokumen penerapan SMAP telah diterapkan oleh BUJK.

Apakah PANCEK gratis?

KPK menyampaikan bahwa PANCEK dapat digunakan tanpa biaya. Jasa pendampingan pihak ketiga merupakan hal yang berbeda.

Berapa masa komitmen SMAP untuk Kontraktor K1?

Tiga tahun sejak SBU pertama terbit berdasarkan pengaturan untuk BUJK Kecil.

Berapa masa komitmen SMAP untuk Kontraktor K2 dan K3?

K2 dan K3 termasuk kelompok Kecil untuk batas komitmen yang dibahas, yaitu tiga tahun sejak SBU pertama terbit.

Berapa masa komitmen SMAP untuk SBU Menengah?

Dua tahun sejak SBU pertama terbit.

Berapa masa komitmen SMAP untuk SBU Besar?

Satu tahun sejak SBU pertama terbit.

Apakah Konsultan Kecil dapat menggunakan surat komitmen SMAP?

Dapat untuk pengajuan SBU pertama kali sesuai ketentuan standar skema.

Apakah surat komitmen dapat digunakan lagi saat perpanjangan?

Tidak boleh diasumsikan demikian. Pemenuhan komitmen memperhatikan permohonan sebelumnya dan batas waktunya.

Apakah perusahaan Kecil bisa menggunakan sertifikat pelatihan antisuap?

Ada ketentuan khusus yang memungkinkan pemenuhan melalui pelatihan atau bimbingan teknis manajemen antisuap dengan persyaratan penerbit, tenaga kerja tetap, dan pencatatan SIJK.

Apakah sertifikat pelatihan antisuap sama dengan ISO 37001?

Tidak. Keduanya merupakan jenis bukti berbeda.

Apakah PANCEK harus diperbarui?

Kepdirjen 281/2026 mengatur pemutakhiran data PANCEK tiga tahun sejak lembar konfirmasi pertama terbit.

Apakah ISO 37001:2016 sudah diganti?

Ya. ISO 37001:2025 merupakan edisi pengganti, dengan ketentuan transisi untuk sertifikasi terakreditasi.

Kapan batas akhir transisi ISO 37001:2025?

IAF MD 30:2025 menetapkan penyelesaian transisi sertifikat versi 2016 paling lambat 28 Februari 2027.

Apakah PANCEK harus mengikuti tenggat transisi ISO 2027?

Tidak otomatis. Kewajiban PANCEK dan transisi sertifikasi ISO mempunyai dasar serta mekanisme berbeda.

Apakah SMAP diperiksa ketika SBU diperpanjang?

Ya. Penilaian memperhatikan riwayat pemenuhan komitmen dan persyaratan yang berlaku.

Apakah perusahaan bisa memperbarui data SMAP sebelum perpanjangan SBU?

Kepdirjen 281/2026 mengatur perubahan data pemenuhan SMAP dapat diajukan setiap saat dengan dokumen pendukung sesuai ketentuan.

Apakah komitmen SMAP yang tidak dipenuhi dapat menyebabkan sanksi SBU?

Ketidaksesuaian pemenuhan persyaratan dapat ditindaklanjuti melalui surveilans dan proses sanksi sesuai ketentuan, bukan otomatis tanpa pemeriksaan.

Kesimpulan

Sistem Manajemen Anti Penyuapan merupakan salah satu persyaratan yang harus diperhatikan perusahaan ketika mengajukan serta mempertahankan SBU Konstruksi.

Namun, penerapan SMAP tidak berarti setiap perusahaan wajib memiliki sertifikat ISO 37001.

Kepdirjen 281/KPTS/DK/2026 mengakui beberapa bentuk pembuktian, yaitu sertifikat penerapan SMAP, lembar konfirmasi PANCEK KPK, atau surat pernyataan komitmen untuk pengajuan SBU pertama kali sesuai persyaratan.

Terdapat pula jalur pelatihan atau bimbingan teknis manajemen antisuap bagi BUJK Kecil yang memenuhi ketentuan khusus.

Bagi BUJK yang menggunakan surat komitmen, batas pemenuhannya adalah satu tahun untuk Besar, dua tahun untuk Menengah, dan tiga tahun untuk Kecil, dihitung sejak SBU pertama terbit.

Sementara itu, pemutakhiran data PANCEK wajib diperhatikan tiga tahun sejak lembar konfirmasi pertama diterbitkan.

Perusahaan yang memilih jalur sertifikat ISO 37001 juga perlu memperhatikan edisi 2025 dan masa transisi sertifikasi versi sebelumnya.

Yang terpenting, penerapan SMAP tidak boleh berhenti pada pengumpulan dokumen.

Perusahaan perlu memastikan kebijakan dan pengendalian antisuap benar-benar diterapkan sesuai risiko kegiatan usahanya.

Dengan memahami pilihan pemenuhan dan batas waktunya, BUJK dapat mempersiapkan sertifikasi serta pemeliharaan SBU secara lebih tepat.

Dasar Hukum dan Referensi

1. Kepdirjen Bina Konstruksi Nomor 281/KPTS/DK/2026

Tentang Penetapan Standar Skema Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi.

Rujukan:

• 3.1.5 — Penerapan SMAP Jasa Konsultansi Konstruksi.
• 3.2.5 — Penerapan SMAP Pekerjaan Konstruksi.
• 3.3.5 — Penerapan SMAP Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi.
• 5.1.6 — Persyaratan Data Penerapan SMAP.
• 5.4 — Evaluasi Penilaian Kesesuaian.
• 5.8 — Surveilans.
• 6.1 — Perpanjangan SBU.
• 6.2 — Perubahan Kualifikasi.
• 6.3 — Perubahan Data.
• 8 — Ketidaksesuaian dan Sanksi.

2. Permen PU Nomor 6 Tahun 2025

Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa, Pelaksanaan Pengawasan, dan Pengenaan Sanksi pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum.

Sumber resmi:

https://jdih.pu.go.id/detail-dokumen/PermenPU-nomor-6-tahun-2025-Standar-Kegiatan-Usaha-danatau-Standar-ProdukJasa-Pelaksanaan-Pengawasan-dan-Pengenaan-Sanksi-pada-Penyelenggaraan-Perizinan-Berusaha-Berbasis-Risiko-Sektor-Pekerjaan-Umum

3. Permen PUPR Nomor 8 Tahun 2022

Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi.

Gunakan sebagai rujukan pengaturan dokumen SMAP dan periksa ketentuan yang berlaku serta hubungannya dengan standar terbaru.

4. Komisi Pemberantasan Korupsi — PANCEK

KPK Bekali Calon Verifikator PANCEK untuk Cegah Korupsi di Sektor Jasa Konstruksi.

https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/informasi/20250819-kpk-bekali-calon-verifikator-pancek-untuk-cegah-korupsi-di-sektor-jasa-konstruksi

5. Ditjen Bina Konstruksi — SMAP dan PANCEK

https://binakonstruksi.pu.go.id/informasi-terkini/ditjen-bina-konstruksi-kpk-komitmen-cegah-korupsi-demi-konstruksi-berkualitas-dan-berkelanjutan/

6. ISO — ISO 37001:2025

https://www.iso.org/standard/37001

7. BSN — SNI ISO 37001:2025

https://pesta.bsn.go.id/produk/index?key=37001

8. IAF MD 30:2025 — Transition Requirements for ISO 37001:2025

https://iaf.nu/iaf_system/uploads/documents/IAF_MD_30_Transition_Requirements_for_ISO_37001_2025_Issue_1.pdf

Catatan editorial: Jalur pemenuhan SMAP untuk SBU, pengisian PANCEK, dan sertifikasi ISO 37001 merupakan proses berbeda. Artikel ini tidak menjamin hasil PANCEK, penerbitan SBU, atau kelulusan sertifikasi ISO. Seluruh persyaratan aplikasi dan status dokumen perlu diperiksa pada layanan resmi sebelum pengajuan.

Permen PU 6/2025 — JDIH BPK · Penjelasan PANCEK — KPK · Transisi ISO 37001 — IAF MD30:2025 · ISO 37001:2025

Konsultasi SMAP, PANCEK, dan Persyaratan SBU

Nexcerti menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan persyaratan sertifikasi badan usaha bagi kontraktor dan konsultan konstruksi.

Jika perusahaan Anda ingin mengetahui kelengkapan SMAP, pilihan dokumen pembuktian, masa komitmen, atau persiapan administrasi pengajuan SBU, hubungi tim Nexcerti.

WhatsApp: 085872060910 Email: info@nexcerti.com Website: https://nexcerti.com