Jasa Pengurusan SBU Jasa Konstruksi

Apa itu SBU Jasa Konstruksi?

Sertifikat Badan Usaha (SBU) untuk pekerjaan konstruksi menunjukkan klasifikasi dan kualifikasi kemampuan badan usaha. Ruang lingkupnya dapat berupa bangunan gedung, bangunan sipil, persiapan, instalasi, konstruksi khusus, penyelesaian bangunan, dan penyewaan peralatan sesuai subklasifikasi.

Sertifikasi badan usaha ditangani LSBU, dengan pencatatan LPJK dan keterhubungan OSS. SBU berbeda dari NIB dan SKK tenaga kerja. BNSP berkaitan dengan kompetensi tenaga kerja melalui LSP, bukan penerbitan SBU perusahaan.

Acuan SBU yang perlu diperhatikan

Standar perizinan sektor pekerjaan umum kini mengacu pada Permen PU Nomor 6 Tahun 2025, berlaku sejak 30 Desember 2025. Peraturan ini mencabut Permen PUPR 6/2021. Permen PUPR 8/2022 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan baru (Pasal 23).

Karena itu, daftar persyaratan yang masih memakai istilah SIUJK, SKA/SKT, atau kode subbidang lama perlu dicocokkan kembali. Gunakan standar dan lampiran resmi Permen PU 6/2025 ↗, NIB/KBLI pada OSS, serta evaluasi LSBU untuk menentukan permohonan yang tepat.

Klasifikasi, subklasifikasi, dan kualifikasi berbeda

Klasifikasi menunjukkan kelompok kegiatan. Subklasifikasi merinci ruang lingkup yang disertifikasi, sedangkan kualifikasi menunjukkan kemampuan badan usaha. Kode subklasifikasi SBU bukan pengganti kode KBLI pada NIB. Cocokkan keduanya dengan uraian pekerjaan dalam standar resmi.

Kualifikasi badan usaha terdiri atas kecil, menengah, dan besar. Permen PU 6/2025 membagi usaha pekerjaan konstruksi kualifikasi kecil menjadi subkualifikasi K1, K2, dan K3. Kriteria keuangan, tenaga kerja, serta peralatan harus diperiksa sesuai subkualifikasi yang diajukan. Badan usaha kualifikasi menengah dan besar wajib berbadan hukum.

Permen PU 6/2025 juga membedakan jenis usaha konsultansi dari pekerjaan konstruksi dan konstruksi terintegrasi. Badan usaha konsultansi tidak dapat sekaligus menjalankan jenis usaha pekerjaan konstruksi/terintegrasi, dan sebaliknya. Jangan mengajukan seluruh layanan ke satu badan usaha tanpa memeriksa ketentuan ini.

Masa berlaku SBU dan waktu perpanjangan

SBU berlaku 3 tahun dan dapat diperpanjang atau diubah. Lampiran A.3 Permen PU 6/2025 mengatur permohonan perpanjangan paling lambat 30 hari kerja sebelum masa berlaku berakhir. Persiapkan pemeriksaan lebih awal agar ada waktu untuk memperbaiki dokumen.

Masa berlaku tidak menghapus kewajiban pemenuhan standar selama usaha berjalan. Pastikan tenaga kerja, perizinan berusaha, dan data perusahaan tetap sesuai. Untuk SBU yang terbit berdasarkan ketentuan sebelumnya, periksa mekanisme konversi dan pemberitahuan resmi; jangan menganggap semua sertifikat lama otomatis tidak berlaku.

Durasi proses pengurusan SBU

Pasal 6 ayat (7) Permen PUPR 8/2022 ↗ menetapkan proses sertifikasi paling lama 15 hari kerja sejak bukti pembayaran diunggah dan terverifikasi oleh LSBU. Ketentuan prosedural ini dibaca bersama Pasal 23 Permen PU 6/2025, sepanjang tidak bertentangan dengan aturan baru.

Angka tersebut bukan janji total waktu sejak konsultasi pertama. Persiapan legalitas, pemenuhan SKK personel, koreksi berkas, dan kesiapan sistem dapat memengaruhi jadwal keseluruhan. Mintalah rencana waktu tertulis berdasarkan kondisi perusahaan, termasuk tanggal pembayaran terverifikasi dan tindak lanjut jika ada kekurangan.