OSS dan PP 28/2025 untuk Usaha Konstruksi
Pisahkan NIB, perizinan berbasis risiko, SBU, dan persyaratan lokasi. Gunakan pemeriksaan terstruktur sebelum memperbarui data usaha konstruksi di OSS.
Periksa kegiatan dan status izin, bukan NIB saja
PP 28 Tahun 2025 menggantikan PP 5 Tahun 2021 sebagai kerangka perizinan berusaha berbasis risiko. Bagi usaha konstruksi, pemeriksaan tetap harus melihat kegiatan usaha, tingkat risiko, persyaratan dasar, serta ketentuan sektor yang relevan. Memiliki NIB tidak boleh langsung ditafsirkan bahwa seluruh persyaratan kegiatan telah terpenuhi.
Panduan ini membantu membaca hubungan dokumen sebelum menggunakan OSS. Langkah di dalam dashboard tidak dibuat seolah sudah diuji dengan akun perusahaan; menu dan kebutuhan pengisian dapat berbeda sesuai profil serta proyek.
Peta pemeriksaan dokumen
| Bagian | Pertanyaan yang perlu dijawab |
|---|---|
| Identitas badan usaha | Apakah data perusahaan dan pengurus sesuai dokumen terbaru? |
| Kegiatan serta KBLI | Apakah uraian kegiatan sesuai pekerjaan yang dijalankan? |
| Lokasi | Apakah lokasi kegiatan dan kebutuhan tata ruang sudah diperiksa? |
| Status perizinan | Apa yang telah terbit dan apa yang masih memerlukan pemenuhan? |
| SBU | Apakah lingkup sertifikasi sesuai pekerjaan badan usaha? |
| Kewajiban lanjutan | Adakah laporan atau pemenuhan yang masih berjalan? |
Alur persiapan sebelum membuka permohonan
Tentukan tujuan perubahan
Pisahkan pendaftaran baru, perubahan data, penambahan kegiatan, dan penyelesaian kewajiban. Jangan membuat permohonan baru tanpa mengetahui status lama.
Inventarisasi dokumen
Siapkan data badan usaha, NIB, kegiatan, lokasi, dan sertifikasi yang dimiliki. Gunakan dokumen terkini dan catat perbedaan.
Periksa aturan yang sesuai
Baca PP 28/2025, ketentuan sektor PU, dan panduan OSS yang relevan dengan kondisi usaha.
Buka OSS melalui alamat resmi
Gunakan OSS ↗ dan akun perusahaan yang dikelola pihak berwenang. Ikuti status serta pesan pada sistem.
Simpan keluaran dan tindak lanjut
Bedakan dokumen terbit, tanda terima, permintaan perbaikan, dan kewajiban yang belum selesai. Tetapkan penanggung jawab internal untuk tiap tindak lanjut.
Permohonan lama perlu diperiksa berdasarkan statusnya
Dokumen atau panduan lama mungkin masih menyebut PP 5/2021. Jangan menghapus arsip tersebut, tetapi gunakan ketentuan dan pengumuman OSS terbaru untuk menentukan langkah saat ini. Permohonan yang sudah terbit dan permohonan yang belum selesai tidak selalu memiliki penanganan yang sama.
Catat tanggal pengajuan, nomor kegiatan atau proyek, status terakhir, dan permintaan perbaikan yang pernah diterima. Bila sistem meminta penyesuaian, simpan pemberitahuannya. Hindari mengambil keputusan hanya dari tutorial dengan tanggal lama atau contoh akun perusahaan lain.
Untuk KBLI 2025, baca panduan konversi KBLI. Perubahan klasifikasi tidak boleh disamakan dengan kewajiban membuat semua izin dari awal. Untuk lokasi, baca KKPR dan RDTR.
SBU dan dokumen OSS saling diperiksa
SBU berkaitan dengan lingkup serta kualifikasi badan usaha jasa konstruksi. NIB dan data OSS membantu mengidentifikasi kegiatan usaha dan proses perizinannya. Keduanya tidak boleh dipakai saling menggantikan tanpa memperhatikan persyaratan kegiatan.
Perusahaan pelaksana dan perusahaan konsultansi perlu memilih lingkup sesuai keluaran pekerjaannya. Gunakan SBU Jasa Konstruksi atau SBU Jasa Konsultansi, lalu cocokkan dokumen pengajuan. Kesesuaian nama perusahaan saja belum cukup jika lingkup kegiatan atau data penanggung jawab berbeda.
Setelah izin atau dokumen terbit
Simpan dokumen beserta statusnya, periksa kewajiban yang masih berlaku, dan lakukan pembaruan ketika terdapat perubahan yang memang perlu dilaporkan. Jangan menyimpulkan semua kewajiban berakhir setelah satu PDF berhasil diunduh.
Bagi pelaku usaha yang masuk kategori wajib pelaporan, baca panduan LKPM. Tetapkan jadwal pemeriksaan internal agar data kegiatan, realisasi, dan dokumen perusahaan tetap terhubung. Bila ada kendala pada OSS, laporkan masalah spesifik beserta identitas kegiatan yang diperlukan melalui kanal bantuan resmi, tanpa membagikan kredensial.
Tidak dapat digeneralisasi. Periksa risiko kegiatan, persyaratan dasar, serta ketentuan sertifikasi sektor terkait.
PP 28/2025 menggantikannya. Dokumen lama perlu dibaca bersama ketentuan transisi dan pengumuman resmi.
Tidak. Nexcerti dapat membantu persiapan sertifikasi; keputusan perizinan berada pada instansi berwenang.
Tidak selalu. Profil usaha, kegiatan, dan status permohonan dapat memengaruhi alur yang tersedia.
Sumber resmi dan batas panduan
PP 28/2025 pada JDIH Kementerian Keuangan ↗, pengumuman OSS ↗, dan Permen PU 6/2025 ↗.
Ditinjau pada 30 September 2026. Tampilan portal dan persyaratan dapat berubah. Panduan ini membantu persiapan; keputusan permohonan tetap berada pada instansi atau lembaga yang berwenang.